Faktor Keruntuhan Kerajaan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa

5. Intervensi Asing, Koalisi Lokal, dan Politik Kontrak

Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan pemerintah kolonial Belanda tidak masuk ke Nusantara sebagai kekuatan yang sejak awal mempunyai kontrol penuh. Mereka sering memanfaatkan konflik yang sudah berlangsung, membangun benteng, menjalin koalisi lokal, menawarkan dukungan kepada salah satu pihak, dan mengubah hubungan dagang menjadi hak politik. Karena itu kolonialisme perlu dibaca sebagai proses bertahap, bukan sebagai kejadian tunggal.

Di Banten, VOC memperoleh ruang besar melalui konflik internal. Di Gowa-Tallo, VOC bekerja bersama Bone. Di Maluku, persaingan Ternate dan Tidore berinteraksi dengan Portugis, Spanyol, dan kemudian VOC. Di Palembang, intervensi Inggris dan Belanda berpadu dengan konflik suksesi dan perang hingga kesultanan dihapus pada 1823. Di Riau-Lingga, pembelahan ruang politik Melayu oleh kekuatan Inggris-Belanda, kontrak kolonial, dan penghapusan pada 1911 menunjukkan bagaimana diplomasi internasional dapat memotong jaringan politik tradisional.

6. Monopoli Dagang dan Perubahan Keseimbangan Ekonomi

Monopoli tidak hanya berarti larangan menjual komoditas kepada pihak lain. Dalam praktiknya, monopoli dapat disokong armada, benteng, perjanjian, pengawasan produksi, penghancuran tanaman tertentu, dan pengendalian pelabuhan. Ketika kerajaan kehilangan kebebasan menentukan mitra dagang dan harga, basis fiskalnya ikut berubah.

Ternate dan Tidore menunjukkan kaitan erat antara komoditas rempah dan politik. Ternate menghadapi kompetisi Tidore, Portugis-Spanyol, monopoli VOC, kebijakan ekstirpasi, dan kontrak kolonial. Tidore mengalami kompetisi regional serta tekanan Spanyol, VOC, dan pemerintah kolonial Belanda. Dalam konteks ini, “keruntuhan” bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga penyusutan kemampuan kerajaan mengendalikan produksi, perdagangan, diplomasi, dan pendapatan.

7. Dari VOC ke Negara Kolonial: Kapasitas Intervensi yang Meningkat

VOC abad XVII-XVIII pada dasarnya merupakan perusahaan dagang bersenjata yang mengejar kepentingan komersial. Negara kolonial Belanda abad XIX mempunyai kapasitas yang berbeda: pajak, tentara, birokrasi, kapal uap, komunikasi, administrasi teritorial, dan jaringan hukum yang lebih luas. Perbedaan fase ini penting karena istilah “Belanda” sering dipakai seolah-olah menunjuk kekuatan yang sama selama berabad-abad.

Perubahan kapasitas kolonial membantu menjelaskan mengapa kontrak politik pada abad XIX dapat semakin jauh membatasi diplomasi, wilayah, fiskal, dan suksesi kerajaan. Riau-Lingga dihapus pada 1911; Banjar dihapus pada 1860; Palembang pada 1823. Di kerajaan lain, institusi dinasti tetap ada tetapi kedaulatannya makin sempit di dalam sistem kolonial.

8. Revolusi, Pendudukan Jepang, dan Integrasi ke Republik Indonesia

Abad XX memerlukan kategori analisis yang berbeda. Pendudukan Jepang mengguncang struktur kolonial dan elite tradisional. Setelah Proklamasi 1945, kerajaan dan kesultanan menghadapi pilihan dan tekanan baru dalam pembentukan negara Indonesia. Karena itu integrasi ke Republik tidak boleh otomatis disebut keruntuhan.

Kesultanan Siak Sri Indrapura, misalnya, berakhir sebagai kedaulatan tradisional melalui integrasi ke Republik Indonesia, dan Sultan Syarif Kasim II dikenal mendukung Republik. Yogyakarta juga tidak tepat disebut “runtuh”; kedaulatan tradisionalnya berubah dan berintegrasi ke negara baru, sementara institusi kesultanannya tetap mempunyai kedudukan penting. Deli mengalami ketergantungan kolonial dan kemudian guncangan Revolusi Sosial Sumatra Timur. Pontianak dan Bima juga mengalami perubahan besar melalui pendudukan Jepang dan integrasi ke Indonesia.

Perbandingan Kerajaan Islam Indonesia dan Faktor Kemundurannya

Tabel berikut merangkum pola utama dari sejumlah kerajaan yang dibahas dalam buku. Kolom terakhir sengaja menggunakan istilah akhir politik/transformasi, bukan selalu “keruntuhan”, karena bentuk akhirnya berbeda-beda.