Sejarah kerajaan Islam di Indonesia tidak bergerak dalam pola sederhana: berdiri, mencapai kejayaan, lalu tiba-tiba runtuh. Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Mataram Islam, Banjar, Gowa-Tallo, Ternate, Tidore, Riau-Lingga, Bima, dan kerajaan-kerajaan lain menghadapi lingkungan politik, ekonomi, militer, dan perdagangan yang berbeda. Karena itu, berakhirnya kedaulatan suatu kerajaan hampir selalu merupakan hasil interaksi beberapa faktor yang berkembang dalam waktu panjang.
Istilah keruntuhan juga harus dipakai secara hati-hati. Ada kerajaan yang benar-benar kehilangan pusat kekuasaan karena perang atau perebutan takhta; ada yang secara administratif dihapus oleh pemerintah kolonial; ada yang kedaulatannya menyusut melalui kontrak politik; dan ada pula yang tidak dapat disebut runtuh karena kemudian berintegrasi ke Republik Indonesia. Perbedaan ini penting supaya sejarah tidak disederhanakan menjadi kisah tentang “raja lemah” atau “musuh asing yang lebih kuat”.
Baca juga: Faktor Keruntuhan Dinasti Islam Seluruh Dunia dari Masa ke Masa.
Keruntuhan Kerajaan Bukan Peristiwa Tunggal
Dalam sejarah Nusantara, faktor yang tampak sebagai penyebab terakhir sering sebenarnya hanya merupakan pemicu. Krisis suksesi dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum kekuatan luar masuk. Perang dapat menjadi berat karena basis pendapatan telah menyusut. Monopoli dagang menjadi efektif apabila disokong armada, benteng, kontrak, dan sekutu lokal. Sebaliknya, sebuah kerajaan yang memiliki konflik internal belum tentu runtuh apabila institusi, pendapatan, legitimasi, dan kemampuan militernya masih cukup kuat untuk memulihkan keadaan.
Kemunduran kerajaan Islam di Indonesia umumnya bersifat multikausal: kelemahan internal, perubahan ekonomi, perang, pergeseran jaringan perdagangan, dan tekanan eksternal saling memperkuat pada waktu yang berbeda.
Buku Kerajaan Islam Indonesia dari Masa ke Masa merangkum lima mekanisme yang sering berulang, yaitu krisis suksesi, penyusutan basis pendapatan, perang berkepanjangan, perubahan jaringan perdagangan, dan intervensi luar. Lima mekanisme itu bukan daftar yang selalu hadir sekaligus; urutannya dan bobotnya berbeda pada setiap kerajaan.
Pola-Pola Utama Faktor Keruntuhan
1. Krisis Suksesi dan Perebutan Legitimasi
Pergantian penguasa merupakan salah satu fase paling rawan. Ketika aturan suksesi tidak diterima semua kelompok, perebutan takhta dapat membelah keluarga istana, bangsawan, panglima, pejabat daerah, pedagang, dan kelompok keagamaan. Krisis yang semula merupakan persoalan internal kemudian dapat mengganggu pemungutan pendapatan, loyalitas daerah, organisasi militer, dan diplomasi.
Demak memberi contoh yang jelas. Sesudah wafatnya Sultan Trenggana, konflik suksesi melemahkan pusat dan diikuti peralihan kekuatan ke Pajang. Dalam kasus Banten, perselisihan Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji bukan hanya konflik keluarga. Perselisihan itu membuka ruang intervensi VOC, dan dukungan eksternal kemudian dibayar dengan konsekuensi politik dan ekonomi yang mempersempit otonomi kesultanan.
Pola serupa terlihat dalam Mataram Islam dan Banjar. Perang suksesi Mataram memperbesar ketergantungan pada dukungan VOC dan memperluas politik kontrak serta utang. Di Banjar, krisis suksesi berkelindan dengan campur tangan Belanda, penghapusan kesultanan pada 1860, dan Perang Banjar. Dengan demikian, krisis suksesi menjadi paling berbahaya ketika pihak luar mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu faksi.
2. Fragmentasi Elite dan Melemahnya Kendali Pusat
Kerajaan maritim maupun agraris memerlukan kemampuan untuk mengintegrasikan pelabuhan, daerah produksi, bangsawan, pejabat lokal, dan pusat kekuasaan. Ketika hubungan ini melemah, kerajaan dapat tetap memiliki sultan dan simbol legitimasi, tetapi kapasitas pusat untuk memobilisasi pajak, tentara, kapal, bahan pangan, dan dukungan politik menurun.
Aceh Darussalam merupakan contoh penting. Sesudah masa ekspansi dan konsolidasi yang kuat, fragmentasi elite, perubahan jaringan perdagangan, tekanan Belanda, dan akhirnya Perang Aceh saling berkaitan dalam proses panjang perubahan kedaulatan. Melemahnya pusat tidak berarti masyarakat Aceh, jaringan ulama, tradisi intelektual, atau identitas politik langsung hilang; yang berubah terutama adalah kemampuan negara mempertahankan kedaulatan teritorialnya.
3. Penyusutan Basis Fiskal dan Perubahan Jaringan Perdagangan
Kerajaan memerlukan pendapatan untuk membayar pasukan, memelihara istana dan birokrasi, menjaga pelabuhan, membangun pertahanan, serta mempertahankan jaringan patronase. Karena itu, perubahan harga komoditas, bergesernya pelabuhan utama, hilangnya daerah produksi, atau munculnya pusat dagang saingan dapat berdampak langsung pada kekuatan politik.
Samudra Pasai berkembang sebagai pelabuhan Muslim internasional yang terhubung dengan perdagangan Samudra Hindia. Fase kemundurannya berkaitan dengan persaingan regional, perubahan jalur dagang, tekanan luar, dan akhirnya penyerapan oleh Aceh. Pada kerajaan-kerajaan lain, ketergantungan terhadap komoditas tertentu juga menciptakan kerentanan: lada penting bagi Aceh, Banten, dan Banjar; cengkih sangat menentukan politik Maluku; timah penting bagi Palembang dan Bangka; sementara beras menjadi bagian penting kekuatan Mataram dan Makassar.
4. Perang Berkepanjangan dan Beban Militer
Perang dapat merusak produksi, mengalihkan tenaga kerja, mengganggu perdagangan, meningkatkan kebutuhan logistik, dan memperbesar utang. Sebuah kemenangan militer pun belum tentu memperkuat negara apabila biaya mempertahankan hasil perang lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Karena itu kemampuan militer harus dibaca bersama kapasitas fiskal, logistik, koalisi, teknologi, dan legitimasi.
Mataram Islam menghadapi pemberontakan Trunajaya, perang-perang suksesi, intervensi VOC, serta kontrak dan beban politik yang semakin besar. Puncaknya bukan satu “hari keruntuhan”, melainkan transformasi bertahap yang salah satu titik pentingnya adalah Perjanjian Giyanti 1755. Gowa-Tallo mengalami Perang Makassar, menghadapi koalisi VOC-Bone, menerima Perjanjian Bongaya, dan kehilangan hegemoni dagang Makassar. Di Aceh dan Banjar, perang terhadap kekuatan kolonial berlangsung panjang dan menguras kapasitas politik sekaligus ekonomi.
