Pudarnya Kilau Mesir Sang “Ummud Dunya”: Dari Pusat Peradaban Menjadi Negeri yang Kusam

Tulisan ini merupakan catatan perjalanan saya selama satu minggu di Mesir di awal bulan Desember 2025 kemarin. Dalam imajinasi saya Mesir adalah negeri Muslim yang memiliki peradaban bagus dengan gedung-gedung tua tertata rapi seperti halnya di negeri-negeri barat. Tetapi imajinasi saya runtuh ketika menapaki Kairo dan sekitarnya, saat menjumpai realitas empirik yang sangat paradoks. Dan tulisan ini, tidak ada dimaksudkan apapun kecuali sebagai i’tibar (pembelajaran) bersama.

Mesir pernah menjadi definisi dari peradaban itu sendiri, sebuah negeri yang selama ribuan tahun menyandang gelar Ummud Dunya atau “Ibu Dunia,” di mana tinta para cendekiawan konon lebih berharga daripada darah para syuhada. Dari kemegahan arsitektur Firaun yang melahirkan Piramida hingga Universitas Al-Azhar yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan Islam selama lebih dari satu milenium, Mesir adalah kiblat bagi mereka yang haus akan kemajuan. Namun, jika kita menapakkan kaki di Kairo hari ini, bayangan kejayaan itu seolah tertutup debu tebal. Mesir kini bukan lagi sang raksasa intelektual yang disegani; ia adalah negara tua yang lelah, terhimpit beban sejarah, dan gagal mengelola tantangan masa kini. Wajah Mesir hari ini adalah wajah yang “kusam”—sebuah potret ironis dari negara yang pernah memimpin dunia, namun kini tertatih-tatih mengejar ketertinggalan akibat salah urus sistemik yang kronis.

Pasien Kronis” Ekonomi: Tercekik Utang dan Inflasi

Ironi terbesar Mesir modern berakar pada fondasi ekonominya yang sangat rapuh, di mana negeri yang dulunya makmur berkat lembah Sungai Nil ini telah bermetamorfosis menjadi “pasien kronis” lembaga keuangan internasional. Data menunjukkan bahwa Mesir secara konsisten menempati peringkat tiga besar negara dengan utang terbesar ke IMF di dunia, bersaing dengan negara-negara yang dilanda konflik seperti Ukraina. Dengan rasio utang terhadap PDB (Debt-to-GDP) yang menyentuh zona merah di angka 88 hingga 92 persen, ekonomi Mesir terperangkap dalam jebakan utang berisiko tinggi karena sebagian besar pinjaman tersebut dalam mata uang Dolar AS dengan bunga pasar yang mencekik. Situasi ini diperparah oleh kesalahan strategi struktural pemerintah yang terobsesi pada proyek-proyek mercusuar “Gajah Putih,” seperti pembangunan Ibukota Baru (New Administrative Capital) senilai estimasi 58 miliar dolar AS dan perluasan Terusan Suez. Dana hasil utang tersebut habis untuk beton dan gengsi yang tidak memberikan imbal hasil investasi (ROI) cepat, alih-alih digunakan untuk membangun industri produktif yang mampu membayar kembali pinjaman tersebut.

Kekeliruan pengelolaan ekonomi ini menciptakan efek domino yang menghancurkan struktur anggaran negara, terutama karena dominasi militer yang mencengkeram berbagai sektor bisnis sipil—mulai dari pom bensin hingga pabrik makanan—telah mematikan sektor swasta (crowding out), sehingga basis pajak negara menjadi kerdil. Ketergantungan pada “uang panas” (hot money) juga membuat ekonomi guncang hebat ketika krisis global terjadi, di mana sekitar 22 miliar dolar AS dana asing kabur dalam sekejap. Akibatnya, diperkirakan lebih dari 60 persen pendapatan negara habis hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang, menyisakan anggaran yang sangat minim untuk rakyat. Hal ini memicu inflasi yang sering menyentuh angka 25 hingga 35 persen, membuat kelas menengah jatuh miskin dan nilai mata uang Pound Mesir terus tergerus dalam lingkaran setan devaluasi.

Pendidikan Tinggi: Tergusur oleh Negara Teluk

Kemunduran Mesir tidak hanya terjadi pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek intelektual yang dulu menjadi kebanggaannya, di mana sektor pendidikan tinggi kini tertinggal jauh dan tergusur oleh negara-negara Teluk. Berdasarkan QS World University Rankings: Arab Region 2025, dominasi pendidikan telah bergeser ke Arab Saudi dan Qatar yang memiliki fasilitas riset super modern, sehingga Mesir sama sekali tidak memiliki wakil dalam daftar 10 besar universitas terbaik di wilayah Arab. Wakil terbaik Mesir hanyalah American University in Cairo (AUC) di peringkat 13 yang merupakan kampus swasta elit, sementara Universitas Cairo sebagai kampus negeri terbaik terlempar ke peringkat 21. Fakta yang paling menyedihkan adalah nasib Universitas Al-Azhar; meski berusia lebih dari seribu tahun, institusi ini hanya menempati peringkat 47 regional. Hal ini membuktikan bahwa sejarah emas masa lalu tidak mampu melawan manajemen modern dan pendanaan riset yang masif di negara tetangga, ditambah dengan rasio dosen-mahasiswa di Mesir yang sangat padat (40:1) dibandingkan standar ideal di Teluk (10:1).

Ketertinggalan pendidikan ini diperburuk oleh sistem administrasi yang masih terjebak di abad pertengahan yang manual, kaku, dan arkais. Mahasiswa lokal maupun asing, termasuk ribuan pelajar dari Indonesia, harus menghadapi realitas antrean berhari-hari hanya untuk urusan administrasi sederhana (ijro’at) seperti daftar ulang, legalisir berkas atau visa. Di saat kampus-kampus dunia sudah beralih ke sistem paperless, kantor administrasi universitas di Mesir masih dipenuhi tumpukan map berdebu, buku besar manual, diktat kuliah manual (al-muqarar) dan birokrasi “tanda tangan basah” pejabat yang sulit ditemui. Ketiadaan dana riset dan fasilitas yang memadai juga memicu fenomena brain drain, di mana para ilmuwan brilian Mesir memilih hengkang ke luar negeri karena tidak adanya apresiasi di tanah airnya, menjadikan Mesir hanya sebagai konsumen teknologi asing dan bukan produsen ilmu pengetahuan.

Kesemrawutan Sosial

Paradoks antara identitas Mesir sebagai negara Islam (dan rumah bagi Al-Azhar) dengan realitas sosial yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Fenomena ini sering dirangkum dengan kutipan populer dari ulama Mesir Muhammad Abduh: “Aku pergi ke Barat dan melihat Islam namun tanpa orang Muslim; aku kembali ke Timur dan melihat orang Muslim namun tanpa Islam.” Apa yang diungkapkan oleh Abduh satu abad yang lalu ini, ternyata tidak berdampak pada reformasi pada kehidupan sosial Mesir hari.

Paradoks ini dapat dilihat dalam konteks “brutalitas” kehidupan jalanan di Kota Kairo, di mana kesemrawutan kota merupakan wujud paradox moral versus realitas sosial, dan implikasinya bukan sekadar ketidaknyamanan visual, melainkan bencana ekonomi yang terukur. Bank Dunia mencatat bahwa kemacetan di Kairo menelan biaya hingga 4 persen dari PDB negara, atau setara dengan kerugian 8 miliar dolar AS per tahun—biaya yang “membakar” uang yang seharusnya cukup untuk membangun ribuan sekolah baru. Kekacauan tata kota ini didorong oleh ledakan Ashwa’iyat atau pemukiman informal yang menampung 60 persen penduduk Greater Cairo. Di distrik-distrik kumuh ini, kepadatan penduduk bisa mencapai 150.000 jiwa per kilometer persegi, hampir sepuluh kali lipat lebih padat dari Jakarta. Manusia hidup berdesakan di gang-gang sempit dengan tingkat kebisingan jalanan mencapai 85-90 desibel (setara suara pabrik) dan polusi udara PM2.5 yang seringkali 11 kali lipat di atas batas aman. Kegagalan sistem layanan kota juga menyebabkan sekitar 40 persen dari total 20.000 ton sampah harian tidak terangkut, menumpuk di jalanan dan kanal, menyempurnakan kekusaman fisik negeri ini. Sebagai negeri dengan ribuan menara masjid, nilai-nilai Islam justru seringkali absen dalam ruang publik dan perilaku sosial (muamalah). Slogan “kebersihan sebagian dari iman” pun terdengar sunyi di tengah realitas sampah yang berserakan. Selain itu, budaya siddiq dan amanah tergerus oleh budaya “Fahlawa”—kecerdikan untuk mengakali situasi—yang memunculkan maraknya praktik penipuan terhadap wisatawan. Ini banyak dikeluhkan oleh wisatawan yang pernah berkunjung ke Mesir, walaupun saya sendiri tidak mengalaminya.

Penutup

Mesir hari ini adalah sebuah peringatan keras bagi bangsa mana pun: bahwa sejarah kejayaan tidak menjamin masa depan yang cerah. Dari pusat peradaban yang menerangi dunia, Mesir kini menjadi negeri yang sedang sakit. Ia memiliki piramida yang megah dan Al-Azhar yang legendaris, namun sistemnya keropos dimakan utang, kalah bersaing dengan negara tetangga, tersiksa birokrasi manual, dan mengalami krisis nilai di tengah masyarakatnya. Untuk kembali bersinar, Mesir butuh revolusi total—bukan hanya membangun gedung baru, tetapi membangun kembali sistem, mentalitas, dan akhlak peradabannya.

Ditulis oleh Agus Miswanto, MA

Aggota Delegasi Lazismu Join Action for Palestine 4, Dewan Pengawas Syariah Lazismu Jateng, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA).