Sumpah Palapa: Pakta Integritas “Pejabat” Sebagai Pemimpin

Di tengah krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan, sejarah sering kali menghadirkan cermin yang tajam. Salah satu cermin itu adalah Sumpah Palapa, ikrar Gajah Mada yang tercatat dalam Pararaton. Sumpah tersebut dikenal sebagai tekad untuk tidak menikmati palapa sebelum cita-cita politik menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah pengaruh Majapahit tercapai. Terlepas dari perdebatan mengenai arti tepat kata palapa, ikrar itu memperlihatkan satu hal yang kuat: seorang pejabat tinggi mengumumkan tujuan besar di hadapan publik kekuasaan dan mempertaruhkan kehormatan dirinya pada kesungguhan pelaksanaannya.

Dalam bahasa tata kelola masa kini, Sumpah Palapa dapat dibaca secara reflektif sebagai pakta integritas yang “ditandatangani” dengan ucapan, kehormatan, laku, dan rekam kerja. Ia bukan dokumen hukum modern, bukan pula kontrak birokrasi yang dibubuhi meterai. Namun, ia memiliki unsur penting dari sebuah pakta integritas: tujuan dinyatakan secara terbuka, pembawa amanah mengikat dirinya, kenikmatan pribadi ditunda, dan keberhasilan harus dibuktikan melalui tindakan. Di sinilah sejarah Gajah Mada dapat menjadi bahan perenungan bagi pemimpin masa kini—bukan untuk menyalin politik penaklukan abad ke-14, melainkan untuk mengambil etos pengabdian, disiplin, keberanian menetapkan arah, dan kesediaan menempatkan kepentingan besar di atas kenyamanan pribadi.

Sumpah Palapa sebagai Ikrar Politik Terbuka

Teks Sumpah Palapa dalam Pararaton memiliki beberapa variasi ejaan dalam penerbitan dan transliterasi modern. Salah satu bentuk yang sering dikutip adalah sebagai berikut:

“Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa. Sira Gajah Mada: lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa; lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.”

Secara umum, kutipan itu dipahami bahwa Gajah Mada tidak hendak menikmati palapa sebelum wilayah-wilayah yang disebutkan berada dalam lingkup kekuasaan atau pengaruh Majapahit. Istilah amukti palapa telah ditafsirkan beragam: menikmati kesenangan, beristirahat, menghentikan laku puasa, atau menikmati hasil perjuangan. Karena makna filologisnya tidak sepenuhnya tunggal, kita perlu berhati-hati. Tidak tepat menyatakan bahwa Gajah Mada secara harfiah menandatangani sumpah anti-korupsi atau berjanji tidak memiliki harta. Akan tetapi, sebagai pembacaan etis, sumpah itu jelas menampilkan penundaan kenikmatan pribadi demi penyelesaian amanah politik.

Sumpah itu juga bukan slogan yang disampaikan di ruang kosong. Ia diucapkan ketika Gajah Mada memperoleh kedudukan tinggi sebagai Patih Amangkubhumi. Dengan demikian, ucapan tersebut melekat pada jabatan, kekuasaan, dan tanggung jawab. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula konsekuensi moral dari perkataannya. Janji seorang rakyat biasa terutama mengikat dirinya, sedangkan janji seorang pemimpin dapat menentukan arah anggaran, tenaga aparatur, keselamatan masyarakat, hubungan antardaerah, bahkan masa depan sebuah bangsa.

Pakta Integritas yang Ditandatangani dengan Laku

Pakta integritas tidak cukup menjadi lembar seremonial. Tanda tangan yang tidak diikuti perilaku hanya menjadi hiasan administrasi. Dalam kerangka itu, keteladanan Sumpah Palapa terletak bukan semata-mata pada keindahan kalimatnya, melainkan pada tuntutan agar sumpah diwujudkan menjadi laku. Dalam kebudayaan Jawa, laku menunjuk pada jalan hidup yang dijalani dengan disiplin, pengendalian diri, ketekunan, dan kesediaan menanggung konsekuensi. Seorang pemimpin tidak dinilai hanya dari pidatonya, tetapi dari kesesuaian antara ujar, niat, keputusan, dan perbuatannya.

1. Laku Menahan Diri dari Kemewahan

Pembacaan moral atas frasa tan ayun amuktia palapa mengajarkan bahwa kekuasaan bukan jalan tercepat menuju kenikmatan. Pemimpin yang baru memperoleh jabatan seharusnya tidak segera sibuk memperbesar fasilitas, memperindah ruang pribadi, menambah kendaraan dinas tanpa kebutuhan, membangun citra mewah, atau menjadikan kedudukan sebagai tangga bagi keluarga dan kelompoknya. Ia semestinya lebih dahulu bertanya: masalah rakyat mana yang paling mendesak, pelayanan apa yang paling lambat, anggaran mana yang bocor, dan ketidakadilan apa yang harus dihentikan?

Kesederhanaan pemimpin bukan pertunjukan kemiskinan buatan. Kesederhanaan adalah kemampuan membatasi diri agar sumber daya publik diarahkan kepada kepentingan publik. Pemimpin tetap boleh memperoleh hak yang sah dan layak, tetapi ia tidak boleh kehilangan rasa pantas. Ketika rakyat menghadapi kesulitan, kemewahan berlebihan di sekitar penguasa bukan sekadar persoalan selera; ia dapat menjadi tanda putusnya kepekaan moral.

2. Laku Rame ing Gawe, Bukan Rame ing Pamrih

Semangat yang sejalan dengan Sumpah Palapa dapat diringkas melalui ungkapan Jawa sepi ing pamrih, rame ing gawe: tidak membesarkan kepentingan pribadi, tetapi bersungguh-sungguh dalam bekerja. Seorang pemimpin berintegritas tidak mengukur pengabdian dari seberapa sering namanya disebut, wajahnya dipasang, atau pujiannya disiarkan. Ia mengukur diri dari masalah yang benar-benar selesai, pelayanan yang menjadi lebih cepat, konflik yang mereda, kemiskinan yang berkurang, pendidikan yang membaik, serta hukum yang makin adil.

Kerja yang ramai bukan berarti hiruk-pikuk rapat, perjalanan dinas, baliho, atau unggahan media sosial. Kerja nyata memiliki sasaran, jadwal, ukuran keberhasilan, penanggung jawab, pelaporan, dan evaluasi. Sumpah besar harus diterjemahkan menjadi tahapan yang dapat diperiksa. Tanpa itu, tekad mudah berubah menjadi propaganda.

3. Laku Ora Mingkuh: Tidak Lari dari Tanggung Jawab

Nilai Jawa sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh memberi gambaran tentang kepemimpinan yang terpusat pada tujuan, penuh daya juang, percaya diri tanpa kesombongan, dan tidak mundur dari tanggung jawab. Ora mingkuh sangat penting dalam pakta integritas. Pemimpin tidak boleh hadir hanya ketika keberhasilan akan diumumkan, lalu menghilang ketika kebijakan gagal. Ia harus berani menjelaskan keputusan, membuka data, menerima kritik, memperbaiki kesalahan, dan menanggung konsekuensi hukum maupun politik bila terbukti menyalahgunakan amanah.

4. Laku Ajining Diri saka Lathi

Ungkapan ajining diri saka lathi mengingatkan bahwa martabat seseorang tampak dari ucapannya. Pada pemimpin, lisan bukan sekadar alat komunikasi, tetapi sumber kebijakan dan kepercayaan. Janji kampanye, sumpah jabatan, pernyataan anggaran, laporan kinerja, dan penjelasan kepada rakyat harus diperlakukan sebagai utang moral. Mengubah janji tanpa alasan yang jujur, menyembunyikan data, memutarbalikkan fakta, atau menyalahkan pihak lain merupakan bentuk kerusakan integritas.

Nilai Islam: Amanah, Keadilan, dan Pengendalian Diri

Gajah Mada hidup dalam lingkungan keagamaan dan kebudayaan Majapahit, bukan sebagai tokoh Islam. Karena itu, menghubungkan Sumpah Palapa dengan ajaran Islam harus ditempatkan sebagai dialog nilai untuk pembaca masa kini, bukan klaim bahwa sumpah tersebut berasal dari ajaran Islam. Dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus disampaikan kepada yang berhak dan dijalankan dengan adil.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” QS. An-Nisā’ [4]: 58.

Ayat tersebut menempatkan dua tiang utama pemerintahan: amanah dan keadilan. Amanah berarti jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi. Keadilan berarti keputusan tidak boleh dibelokkan oleh kedekatan, kebencian, tekanan kelompok, uang, atau kepentingan elektoral. Seorang pemimpin boleh memiliki target besar, tetapi cara mencapainya juga harus benar. Cita-cita persatuan tidak boleh menjadi alasan untuk menindas; ketertiban tidak boleh dijadikan pembenaran untuk membungkam; pembangunan tidak boleh mengorbankan kelompok lemah tanpa musyawarah dan perlindungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” QS. Al-Mā’idah [5]: 8.

Islam juga menolak pengambilan harta melalui jalan batil dan manipulasi kekuasaan. Larangan ini sangat relevan dengan korupsi, suap, pengaturan perkara, penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, dan segala bentuk persekongkolan yang menjadikan hukum sebagai alat memperkaya diri.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” QS. Al-Baqarah [2]: 188.

Dengan demikian, “tidak menikmati palapa sebelum amanah selesai” dapat menemukan padanan etis dalam Islam berupa mujāhadah melawan hawa nafsu, iffah atau menjaga diri dari yang tidak patut, serta qanā‘ah terhadap hak yang halal. Pemimpin yang tidak mampu mengendalikan selera pribadi akan mudah menjadikan negara sebagai alat pemuasan. Sebaliknya, pemimpin yang kuat menguasai dirinya lebih mungkin menggunakan kekuasaan untuk melayani.

Nilai Jawa: Kepemimpinan yang Memayu Hayuning Bawana

Etika Jawa tidak berhenti pada kesopanan lahir. Ia mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, alam, dan dirinya sendiri. Nilai seperti eling, waspada, tepa slira, rumangsa, rukun, hormat, dan memayu hayuning bawana membentuk tuntutan batin bagi orang yang memegang kekuasaan.

Eling lan Waspada

Eling berarti sadar akan asal, batas, tugas, dan pertanggungjawaban diri. Waspada berarti tidak lengah terhadap godaan kekuasaan. Pemimpin perlu eling bahwa jabatan bersifat sementara, fasilitas adalah titipan, pujian dapat menyesatkan, dan keputusan akan meninggalkan akibat panjang. Ia perlu waspada terhadap penjilat, laporan yang dipoles, lingkaran keluarga yang memanfaatkan akses, pengusaha yang membeli kebijakan, serta kebiasaan kecil yang perlahan menormalisasi korupsi.

Aja Dumeh dan Rumangsa Bisa

Prinsip aja dumeh melarang kesewenang-wenangan hanya karena seseorang sedang kuat, kaya, terkenal, atau berkuasa. Pemimpin juga perlu membedakan antara rumangsa bisa dan bisa rumangsa. Merasa bisa dapat melahirkan keangkuhan, sedangkan bisa merasa menumbuhkan empati dan kesadaran akan keterbatasan. Gajah Mada menunjukkan keberanian menetapkan sasaran besar, tetapi pelajaran bagi pemimpin modern harus dilengkapi dengan kemampuan mendengar, bermusyawarah, menerima koreksi, dan menghormati martabat setiap warga.

Memayu Hayuning Bawana

Memayu hayuning bawana dapat dipahami sebagai upaya merawat, memperindah, menyejahterakan, dan menjaga keharmonisan dunia. Karena itu, keberhasilan pemimpin tidak hanya diukur dari luas kekuasaan, tingginya gedung, panjangnya jalan, atau besarnya angka investasi. Keberhasilan harus tampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat, terjaganya lingkungan, tegaknya hukum, tumbuhnya pengetahuan, dan terpeliharanya kerukunan. Pembangunan yang merusak alam, menggusur tanpa keadilan, atau menumpuk kekayaan pada segelintir orang bertentangan dengan semangat memayu hayuning bawana.

Dari Sumpah menuju Sistem Integritas

Keteladanan personal penting, tetapi negara tidak boleh bergantung hanya pada kesalehan satu orang. Seorang pemimpin yang jujur tetap memerlukan sistem yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, Sumpah Palapa sebagai inspirasi pakta integritas perlu diterjemahkan menjadi tata kelola yang dapat diuji.

Pakta integritas yang hidup sekurang-kurangnya memerlukan lima kebiasaan. Pertama, setiap janji harus memiliki ukuran keberhasilan. Kedua, seluruh penggunaan uang publik harus dapat ditelusuri. Ketiga, konflik kepentingan wajib diumumkan dan dikelola. Keempat, kritik tidak boleh diperlakukan sebagai permusuhan. Kelima, kegagalan harus diakui dan diperbaiki, bukan ditutup dengan pencitraan.

Persatuan Bukan Penyeragaman dan Bukan Pembenaran Kekerasan

Sumpah Palapa lahir dalam dunia politik kerajaan, ketika hubungan antarkekuasaan dapat berbentuk penaklukan, upeti, aliansi, dan pengakuan kedaulatan. Negara Indonesia masa kini berdiri di atas konstitusi, kewargaan yang setara, demokrasi, hukum, dan penghormatan terhadap kemajemukan. Karena itu, gagasan “menyatukan Nusantara” tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran bagi pemaksaan, ekspansi, atau dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

Teladan yang relevan adalah keteguhan menyatukan energi bangsa untuk tujuan bersama. Persatuan modern harus dibangun melalui keadilan, musyawarah, pemerataan, penghormatan budaya, dan kerja sama antardaerah. Persatuan yang hanya dipelihara dengan rasa takut akan rapuh. Persatuan yang ditopang rasa adil akan lebih kokoh.

Sejarah juga mengingatkan bahwa ambisi besar dapat menimbulkan akibat buruk ketika tidak dibatasi kebijaksanaan. Peristiwa Bubat, apa pun rincian penafsiran historisnya, sering dibaca sebagai sisi tragis dari benturan kehormatan, kepentingan politik, dan keputusan elite. Pelajaran moralnya jelas: tekad harus ditemani kendali etis. Keberanian tanpa keadilan dapat menjadi kesewenang-wenangan; loyalitas tanpa kritik dapat menjadi kultus; persatuan tanpa penghormatan dapat berubah menjadi penindasan.

Tujuh Laku Pemimpin Berintegritas

1. Berani menyatakan tujuan secara terbuka, lengkap dengan indikator dan batas waktunya.
2. Menunda kenikmatan pribadi ketika rakyat dan organisasi masih menghadapi persoalan mendesak.
3. Menyatukan perkataan dan perbuatan, sehingga janji tidak berbeda dari keputusan anggaran dan kebijakan.
4. Menolak korupsi sejak bentuk terkecil, termasuk hadiah, fasilitas, titipan jabatan, dan konflik kepentingan.
5. Mendahulukan keadilan, termasuk kepada pihak yang berbeda pandangan atau tidak mendukungnya.
6. Menerima pengawasan dan kritik sebagai bagian dari pertanggungjawaban, bukan ancaman terhadap kewibawaan.
7. Merawat kehidupan bersama melalui kebijakan yang menyejahterakan manusia, menjaga alam, dan memperkuat persatuan.

Refleksi bagi Pemimpin dan Calon Pemimpin

Setiap orang yang memegang amanah dapat menanyakan beberapa hal kepada dirinya: Apakah saya mengejar jabatan untuk menyelesaikan masalah atau untuk menikmati fasilitas? Apakah janji saya memiliki ukuran yang dapat diperiksa? Apakah keluarga dan kelompok dekat memperoleh keuntungan yang tidak semestinya? Apakah saya berani membuka data? Apakah saya tetap adil kepada pengkritik? Apakah kebijakan saya benar-benar memayu hayuning bawana—membuat kehidupan lebih baik, lebih lestari, dan lebih manusiawi?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan integritas sebagai praktik harian, bukan slogan tahunan. Sumpah jabatan hanya dibacakan beberapa menit, tetapi konsekuensinya berlangsung sepanjang masa kepemimpinan. Karena itu, “tanda tangan” sejati seorang pemimpin terdapat pada keputusan yang ia ambil ketika tidak ada kamera, pada penolakan terhadap keuntungan tersembunyi, pada keberanian mengoreksi orang dekat, dan pada kesediaan membela rakyat yang tidak memiliki akses kekuasaan.

Penutup: Pemimpin yang Menepati Sumpah

Sumpah Palapa tetap hidup dalam ingatan bangsa karena ia menggambarkan keberanian mengikat diri pada cita-cita besar. Dalam pembacaan etis masa kini, sumpah itu dapat menjadi metafora pakta integritas: pemimpin menyatakan tujuan, menahan diri dari kemewahan, bekerja tanpa pamrih berlebihan, dan membuktikan janji melalui hasil yang dapat diperiksa. Namun, teladan tersebut harus dibaca secara kritis, tidak dipisahkan dari konteks kerajaan, tidak digunakan untuk membenarkan penaklukan, dan tidak diromantisasi seolah seluruh tindakan politik masa lalu bebas dari kesalahan.

Nilai Islam menegaskan amanah, keadilan, musyawarah, larangan memakan harta secara batil, serta kewajiban menepati janji. Nilai Jawa mengajarkan eling lan waspada, aja dumeh, sepi ing pamrih rame ing gawe, ora mingkuh, dan memayu hayuning bawana. Ketika keduanya dipertemukan, lahirlah gambaran pemimpin yang kuat tetapi tidak sewenang-wenang, sederhana tetapi tidak lemah, berani tetapi tetap rendah hati, dan bercita-cita besar tanpa merusak tatanan kehidupan bangsa.

Pakta integritas seorang pemimpin tidak terutama dibuktikan oleh tinta pada kertas, melainkan oleh kesetiaan antara sumpah, laku, kebijakan, dan pertanggungjawaban.

Bangsa tidak kekurangan janji. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang menjadikan jabatannya sebagai amanah, kemampuannya sebagai alat pelayanan, kekuasaannya sebagai jalan menegakkan keadilan, dan keberhasilannya sebagai kesejahteraan bersama. Itulah Sumpah Palapa yang perlu dihidupkan kembali—bukan sebagai ambisi menguasai, melainkan sebagai tekad untuk mengabdi.

Sumber Rujukan

• Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V, “Perjalanan Hidup Bangsa Bahari”, memuat kutipan dan pembahasan Sumpah Palapa dalam Pararaton.
• Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, “Kesejarahan Candi Negeri Baru”, memuat teks Sumpah Palapa dan terjemahannya.
• Dwi Santoso, Ayu Firmaningsih, dan Deivy Nur Setyowati, “Sejarah Peristiwa Sumpah Palapa dalam Kitab Pararaton”, Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya, Vol. 2 No. 1, 2020.
• Bambang Budi Utomo, “Majapahit dalam Lintas Pelayaran dan Perdagangan Nusantara”, Berkala Arkeologi.
• Agus Aris Munandar, “Majapahit dan Negeri-Negeri Sezaman: Interaksi dan Pandangan”, Berkala Arkeologi, Vol. 40 No. 1.
• Nurhidayati, “Integrasi Etika Jawa dalam Pembelajaran Kooperatif Model Jigsaw sebagai Alternatif Revitalisasi Kearifan Lokal”, Jurnal IKADBUDI.
• Wagiran, “Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana”, Jurnal Pendidikan Karakter.
• Eny Kusdarini, Sunarso, dan Setiati Widihastuti, “Pengembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta”, Jurnal Penelitian Humaniora.
• Al-Qur’an, QS. An-Nisā’ [4]: 58.
• Al-Qur’an, QS. Al-Mā’idah [5]: 8.
• Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah [2]: 188.