Ketika nama-nama besar di sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disebut, ingatan kita biasanya segera tertuju kepada Soekarno dan Mohammad Hatta. Itu tentu benar. Keduanya adalah Proklamator Republik Indonesia. Namun Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak muncul dari ruang kosong dan tidak selesai ketika Soekarno mengakhiri pembacaan dua paragraf pendek di Jalan Pegangsaan Timur 56.
Di belakang momentum itu terdapat perjalanan panjang pendidikan, organisasi, pergerakan politik, perumusan konstitusi, diplomasi, pembentukan kekuatan pertahanan, serta keberanian mempertahankan negara yang baru lahir.
Dalam perjalanan panjang tersebut, terdapat sederet tokoh yang tumbuh, belajar, mengajar, memimpin, atau beraktivitas di lingkungan Muhammadiyah dan organisasi otonomnya. Nama-nama seperti KH Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Abdul Kahar Muzakir, Mr. Kasman Singodimedjo, Fatmawati, Jenderal Soedirman, bahkan Soekarno sendiri mempunyai persinggungan historis yang nyata dengan Muhammadiyah.
Namun sejarah harus diceritakan secara proporsional. Muhammadiyah bukan satu-satunya kekuatan yang melahirkan Indonesia. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan bersama berbagai kelompok, agama, suku dan organisasi. Justru di situlah menariknya posisi Muhammadiyah: kontribusinya berlangsung bersama kekuatan-kekuatan kebangsaan lainnya, bukan dalam ruang eksklusif.
Kemerdekaan Dimulai dari Mencerdaskan Manusia
Jauh sebelum tahun 1945, KH Ahmad Dahlan telah memilih jalan perjuangan yang pada pandangan pertama tidak tampak seperti revolusi. Ia mendirikan sekolah, mengajarkan agama, membangun pelayanan sosial, memperkenalkan pendidikan modern kepada umat Islam, dan kemudian mendirikan Muhammadiyah pada 1912.
Pilihan itu memiliki implikasi politik kebangsaan yang sangat besar.
Bangsa yang terjajah bukan hanya kehilangan kekuasaan politik. Kolonialisme juga menghasilkan ketimpangan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan akses sosial. Karena itu, membangun sekolah, rumah sakit, gerakan perempuan dan kepanduan sesungguhnya merupakan proses menciptakan manusia yang kelak mampu mengelola sebuah negara merdeka.
Dalam perspektif inilah jalan pendidikan Muhammadiyah dapat dibaca sebagai salah satu bagian dari infrastruktur sosial menuju kemerdekaan. Muhammadiyah sendiri mencatat kesinambungan tersebut melalui sekolah, gerakan perempuan ‘Aisyiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah, serta Hizbul Wathan yang kemudian melahirkan banyak kader pergerakan.
Dari ekosistem itulah kemudian muncul sejumlah tokoh yang berada sangat dekat dengan peristiwa 1945.
KH Mas Mansur: Memanfaatkan Ruang Politik Jepang untuk Indonesia
Salah seorang tokoh Muhammadiyah yang memiliki posisi penting menjelang kemerdekaan adalah KH Mas Mansur.
Mas Mansur merupakan Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937–1942. Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara dalam kepemimpinan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Empat tokoh tersebut kemudian terkenal dengan sebutan Empat Serangkai.
PUTERA memang didirikan pemerintah pendudukan Jepang untuk kepentingan mobilisasi perang. Akan tetapi, para pemimpin Indonesia berusaha memanfaatkan ruang politik, organisasi, radio, dan komunikasi massa yang tersedia untuk membangkitkan kesadaran rakyat serta mempersiapkan bangsa menuju kemerdekaan. Sumber sejarah Muhammadiyah mengenai Mas Mansur secara eksplisit mencatat pemanfaatan fasilitas tersebut untuk kepentingan persiapan kemerdekaan.
Mas Mansur kemudian tercatat pula sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), badan yang membicarakan dasar negara dan rancangan konstitusi Indonesia merdeka.
Artinya, perannya bergerak dari wilayah dakwah dan pendidikan menuju jantung persoalan politik: Indonesia yang akan merdeka itu hendak dibangun sebagai negara seperti apa?
Ki Bagus Hadikusumo: Di Ruang Sidang Tempat Fondasi Republik Diperdebatkan
Jika Mas Mansur menjadi salah satu tokoh penting pada periode mobilisasi menjelang kemerdekaan, maka nama Ki Bagus Hadikusumo tidak mungkin dilepaskan dari pembentukan fondasi konstitusional Republik.
Ki Bagus merupakan Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada masa yang sangat kritis, 1942–1953. Ia menjadi anggota BPUPKI dan kemudian PPKI. Pemerintah Indonesia bahkan memberikan penghargaan kepadanya antara lain karena perannya dalam BPUPKI/PPKI dan perancangan Pembukaan UUD 1945.
Dokumen yang sangat penting untuk menelusuri perdebatan tersebut ialah Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Koleksi bibliografis risalah sidang itu tersimpan antara lain di Arsip Nasional Republik Indonesia dan menjadi salah satu sumber primer penting mengenai proses pembentukan konstitusi.
Dalam sidang-sidang BPUPKI, Ki Bagus merupakan salah seorang tokoh Islam yang vokal mengenai landasan ketuhanan dan posisi Islam dalam negara yang akan didirikan. Perdebatan tidak sederhana. Para pendiri bangsa harus mempertemukan aspirasi kelompok Islam, nasionalis, kelompok agama lain dan berbagai daerah dalam satu negara.
Riwayat mengenai dinamika Piagam Jakarta juga telah dikaji dalam penelitian akademik modern. Sejarawan R.E. Elson, misalnya, membahas kompleksitas proses penyusunan dan perubahan Piagam Jakarta dalam artikel akademiknya Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945 di jurnal Indonesia. Kajian itu menunjukkan bahwa cerita mengenai Piagam Jakarta tidak tepat jika direduksi menjadi narasi sederhana tentang satu tokoh mengalahkan tokoh lainnya; prosesnya jauh lebih kompleks dan memiliki sejumlah detail historiografis yang masih diperdebatkan.
Abdul Kahar Muzakir: Tokoh Muhammadiyah di Panitia Sembilan
Tokoh lain yang sering terlupakan adalah Prof. Abdul Kahar Muzakir.
Kahar Muzakir memiliki hubungan panjang dengan Muhammadiyah dan kemudian menjadi anggota Pengurus Besar Muhammadiyah. Yang sangat penting dalam konteks kelahiran Republik, ia merupakan salah satu anggota Panitia Sembilan.
Panitia Sembilan melahirkan pada 22 Juni 1945 rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta.
Dengan demikian, kehadiran Kahar Muzakir bukan sekadar sebagai pengamat. Ia berada di salah satu forum paling menentukan ketika kompromi tentang dasar negara dirumuskan.
Sumber Muhammadiyah yang merujuk risalah sidang juga mencatat bahwa dalam perdebatan BPUPKI mengenai formula ketuhanan, Kahar Muzakir pernah memberikan dukungan kuat terhadap pandangan Ki Bagus Hadikusumo.
Perbedaan pendapat saat itu sangat tajam. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para tokoh tersebut tetap bekerja di dalam mekanisme musyawarah untuk menemukan suatu negara bersama.
Inilah aspek yang sering hilang ketika Piagam Jakarta hanya diceritakan sebagai konflik. Ia juga merupakan dokumen tentang pencarian titik temu.
18 Agustus 1945: Saat Kasman Singodimedjo Mendatangi Ki Bagus
Hari yang sangat menentukan justru datang sehari sesudah Proklamasi.
Pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya.
Akan tetapi negara baru itu masih membutuhkan konstitusi.
Pagi 18 Agustus 1945 muncul persoalan mengenai rumusan dalam Piagam Jakarta:
“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Mohammad Hatta menerima informasi adanya keberatan terhadap rumusan tersebut, khususnya dari kalangan Indonesia bagian timur. Persoalannya menjadi sangat serius: Republik baru berumur satu hari, sementara persatuan wilayahnya dapat terancam.
Di sinilah muncul tokoh Muhammadiyah lainnya:
Mr. Kasman Singodimedjo
Kasman merupakan tokoh Muhammadiyah dan kemudian menjadi anggota tambahan PPKI. Sumber yang menelaah keanggotaannya menunjukkan bahwa keterlibatannya di PPKI terjadi sebagai anggota tambahan pada sekitar 18 Agustus, sehingga lebih hati-hati secara historiografis menyebutnya anggota PPKI, bukan menjadikannya tokoh utama sidang-sidang awal BPUPKI.
Kasman memiliki hubungan yang dekat dengan Ki Bagus.
Dalam proses perundingan 18 Agustus itulah Kasman berperan membicarakan persoalan tersebut dengan Ki Bagus Hadikusumo. Tradisi kesaksian mengenai peristiwa itu juga berasal dari penuturan Kasman sendiri yang kemudian dimuat dalam literatur mengenai kehidupannya. Sejumlah kajian akademik tentang kontroversi Piagam Jakarta turut membahas peranan tersebut.
Akhirnya tercapai persetujuan terhadap rumusan:
“Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Perubahan tersebut kemudian menjadi bagian dari Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
Peristiwa itu sangat penting karena menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perubahan tujuh kata.
Ki Bagus tidak tiba-tiba kehilangan keyakinan Islamnya.
Kasman juga tidak tiba-tiba meninggalkan aspirasi politik Islamnya.
Mereka mengambil keputusan dalam keadaan Republik yang sangat rapuh dengan pertimbangan mempertahankan persatuan Indonesia yang baru sehari diproklamasikan. Tradisi resmi Muhammadiyah sendiri membaca keputusan tersebut sebagai sikap kenegarawanan dan pengorbanan politik demi keutuhan bangsa.
Di titik inilah kontribusi orang-orang Muhammadiyah menjadi sangat konkret:
bukan sekadar berbicara tentang kemerdekaan, melainkan ikut memastikan negara yang baru merdeka memiliki dasar konstitusional yang dapat diterima bersama.
Fatmawati: Putri Keluarga Muhammadiyah dan Merah Putih di Hari Proklamasi
Ada pula hubungan Muhammadiyah dengan Proklamasi yang bersifat sangat simbolis sekaligus nyata.
Namanya:
Fatmawati
Fatmawati berasal dari keluarga Muhammadiyah Bengkulu. Ayahnya, Hasan Din, dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah Bengkulu, sedangkan Fatmawati memiliki aktivitas dalam lingkungan Nasyiatul ‘Aisyiyah.
Fatmawati adalah tokoh yang menjahit bendera Merah Putih yang kemudian memiliki kedudukan sangat penting dalam sejarah Proklamasi.
Ini bukan semata legenda keluarga.
Arsip Nasional Republik Indonesia bahkan menampilkan episode Fatmawati menjahit Sang Saka Merah Putih dalam Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, lalu menyambungkannya dengan adegan Soekarno-Hatta membacakan Proklamasi di Pegangsaan Timur 56.
Pada pagi 17 Agustus 1945, bendera Merah Putih dikibarkan setelah pembacaan Proklamasi.
Dengan demikian ada sebuah ironi sejarah yang indah: perempuan muda yang tumbuh dari lingkungan keluarga Muhammadiyah Bengkulu itu tidak berada di meja perumusan konstitusi, tetapi hasil tangannya berada tepat di pusat upacara lahirnya Republik.
Soekarno dan Persinggungannya dengan Muhammadiyah
Hubungan Soekarno dengan Muhammadiyah juga menarik, tetapi harus ditempatkan secara proporsional.
Soekarno adalah tokoh nasional yang melampaui identitas satu organisasi. Ia adalah pemimpin pergerakan nasional dan Proklamator Republik Indonesia.
Akan tetapi hubungan historisnya dengan Muhammadiyah memang nyata.
Ketika berada dalam pengasingan di Bengkulu sejak 1938, Soekarno aktif dalam lingkungan Muhammadiyah dan disebut pernah menjadi pimpinan Majelis Pengajaran Muhammadiyah Bengkulu serta terlibat dalam sekolah Muhammadiyah.
Relasinya dengan Muhammadiyah bahkan jauh lebih awal. Dalam masa mudanya di Surabaya, Soekarno mengenal gagasan pembaruan Islam KH Ahmad Dahlan melalui lingkungan tempat ia tinggal bersama H.O.S. Tjokroaminoto. Tradisi historiografi Muhammadiyah merekam kedekatan intelektual tersebut.
Namun mengatakan bahwa Proklamasi adalah “produk Muhammadiyah” hanya karena Soekarno pernah aktif di Muhammadiyah tentu merupakan penyederhanaan yang tidak tepat.
Yang lebih akurat ialah:
Muhammadiyah merupakan salah satu lingkungan intelektual dan keagamaan yang pernah bersentuhan dengan pembentukan pemikiran serta kehidupan Soekarno.
Proklamasi Bukan Akhir: Republik Harus Dipertahankan
Tanggal 17 Agustus 1945 menghasilkan sebuah pernyataan kemerdekaan.
Namun sebuah teks tidak otomatis menjadikan sebuah negara aman.
Belanda berusaha kembali. Pasukan Sekutu datang. Revolusi pecah di berbagai daerah.
Negara membutuhkan tentara.
Dan di sinilah muncul salah satu kader paling monumental yang pernah lahir dari lingkungan pendidikan Muhammadiyah:
Soedirman
Sebelum menjadi Panglima Besar, Soedirman adalah guru dan kepala sekolah Muhammadiyah di Cilacap, serta aktif dalam kepanduan Hizbul Wathan dan lingkungan Pemuda Muhammadiyah.
Hizbul Wathan tidak melatih anak muda semata-mata untuk menjadi tentara. Pendidikan kepanduannya membentuk kedisiplinan, kepemimpinan, kemandirian, kemampuan hidup di lapangan dan cinta tanah air.
Keterampilan sosial dan kepemimpinan itulah yang kemudian menemukan medan sejarahnya ketika Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan.
Soedirman kemudian tampil sebagai salah satu pemimpin militer terpenting Republik. Ia memimpin perlawanan terhadap kekuatan yang hendak mengembalikan kolonialisme dan kelak menjadi Panglima Besar.
Maka bila Ki Bagus dan Kasman membantu memperkuat fondasi konstitusional Republik, Soedirman adalah salah seorang yang mempertahankan eksistensi fisik Republik itu sendiri.
Kasman: Dari Kompromi Konstitusi ke Lembaga Negara
Kasman Singodimedjo juga tidak berhenti pada peristiwa 18 Agustus.
Pada fase awal Republik ia menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), lembaga perwakilan yang menjadi salah satu pendahulu sistem parlemen Indonesia. Ia kemudian masuk ke bidang penegakan hukum sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
Catatan resmi Kejaksaan menyebut Kasman diangkat menjadi Jaksa Agung pada November 1945. Dalam periode kepemimpinannya ia antara lain mendorong penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum serta penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan Republik.
Ini adalah bentuk lain “mengisi kemerdekaan”.
Kemerdekaan tidak cukup dijaga dengan bambu runcing atau senapan.
Negara juga membutuhkan:
hukum, pengadilan, parlemen, administrasi, pendidikan dan pemerintahan.
Orang yang sehari setelah Proklamasi membantu mencari kompromi kebangsaan itu beberapa bulan kemudian ikut membangun salah satu institusi hukum Republik.
Muhammadiyah dan Kemerdekaan: Bukan Hanya Siapa Berada di Pegangsaan Timur
Jika sejarah kemerdekaan hanya ditanyakan dengan kalimat:
“Siapa yang berada di Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945?”
maka gambaran sejarah menjadi terlalu sempit.
Pertanyaan yang lebih besar adalah:
- Siapa yang mempersiapkan manusia Indonesia agar mampu merdeka?
- Siapa yang merumuskan dasar negaranya?
- Siapa yang menyelesaikan kebuntuan sehari setelah Proklamasi?
- Siapa yang membentuk lembaga negara?
- Siapa yang mempertahankan Republik ketika Belanda hendak kembali?
Ketika pertanyaan diperluas seperti itu, barulah terlihat sebuah rantai sejarah.
- KH Ahmad Dahlan bergerak melalui pendidikan dan pembaruan masyarakat.
- KH Mas Mansur bergerak melalui kepemimpinan umat dan politik nasional.
- Ki Bagus Hadikusumo berjuang di meja perumusan dasar negara.
- Abdul Kahar Muzakir berada di Panitia Sembilan.
- Kasman Singodimedjo membantu melewati salah satu krisis konstitusional paling menentukan pada 18 Agustus 1945 dan kemudian ikut membangun lembaga negara.
- Fatmawati menjahit Merah Putih yang berada di jantung simbolik Proklamasi.
- Soedirman, alumni pendidikan dan kepanduan Muhammadiyah, mengangkat senjata mempertahankan negara yang baru dilahirkan itu.
- Hubungan Soekarno dengan Muhammadiyah di Bengkulu menambahkan satu lapisan menarik lagi dalam jaringan sejarah tersebut.
Bukan untuk Mengklaim Indonesia, tetapi untuk Memahami Sejarah
Ada satu hal penting yang harus ditegaskan.
Menuliskan kontribusi Muhammadiyah terhadap kemerdekaan tidak berarti mengklaim kemerdekaan sebagai milik Muhammadiyah.
Indonesia lahir dari ikhtiar kolektif.
Di sana ada tokoh Islam, Kristen, nasionalis, sosialis, kaum bangsawan, rakyat biasa, pemuda, perempuan, tentara, santri, guru dan berbagai kelompok etnis.
Justru kebesaran generasi pendiri Republik terletak pada kemampuan mereka mengatasi perbedaan itu.
Ki Bagus Hadikusumo merupakan contoh yang menarik.
Ia mempunyai keyakinan politik dan keagamaan yang tegas. Tetapi ketika Republik yang baru berumur satu hari membutuhkan titik temu, ia tetap memilih berada di dalam Republik dan ikut membangun konsensus.
Inilah yang kemudian dalam pemikiran kebangsaan Muhammadiyah memperoleh resonansi dengan gagasan Indonesia sebagai Dār al-‘Ahd wa al-Syahādah: negara hasil konsensus kebangsaan yang harus diisi dengan kesaksian dan amal nyata untuk mewujudkan kemajuan.
Muhammadiyah menjelaskan bahwa konsepsi dār al-‘ahd tersebut mempunyai akar historis dalam kesepakatan dan kompromi para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo.
Karena itu, memperingati 17 Agustus seharusnya tidak berhenti pada nostalgia.
Pertanyaan terpenting bukan lagi:
“Apa jasa para pendahulu kita?”
Melainkan:
“Setelah mereka memberi begitu banyak kepada Indonesia, apa yang kita berikan kepada Indonesia hari ini?”
Para pendiri Muhammadiyah melawan kebodohan dengan sekolah.
Generasi Mas Mansur melawan penjajahan dengan organisasi dan kesadaran politik.
Ki Bagus, Kahar Muzakir dan Kasman berjuang melalui gagasan dan konstitusi.
Fatmawati menyumbangkan tangannya untuk simbol kemerdekaan.
Soedirman menyerahkan tenaga dan hidupnya untuk mempertahankan Republik.
Maka generasi sekarang mempunyai medan perjuangannya sendiri:
pendidikan yang bermutu, pemberantasan kemiskinan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan kesehatan, penguatan moral publik, serta pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadaban.
Itulah salah satu makna paling substantif dari mengisi kemerdekaan.
Penutup
Proklamasi 17 Agustus 1945 memang hanya berlangsung beberapa menit.
Tetapi untuk sampai kepada beberapa menit itu diperlukan perjuangan beberapa generasi.
Dan untuk mempertahankan arti beberapa menit itu, bangsa Indonesia bahkan harus melewati revolusi bertahun-tahun.
Dalam perjalanan panjang tersebut terdapat jejak yang jelas dari orang-orang Muhammadiyah.
Jejak itu ditemukan di sekolah, ketika pendidikan menyiapkan manusia merdeka.
Jejak itu ditemukan di PUTERA dan BPUPKI, ketika Mas Mansur ikut mempersiapkan jalan politik menuju Indonesia merdeka.
Jejak itu ditemukan di Panitia Sembilan, ketika Abdul Kahar Muzakir ikut merumuskan rancangan fondasi negara.
Jejak itu ditemukan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, ketika Ki Bagus Hadikusumo memperdebatkan dasar negara.
Jejak itu ditemukan pada 18 Agustus 1945, ketika Kasman Singodimedjo ikut menjembatani kompromi yang menentukan persatuan Republik.
Jejak itu terdapat pada Merah Putih yang dijahit Fatmawati.
Dan jejak itu kemudian bergerak ke medan pertempuran bersama Jenderal Soedirman, kader Hizbul Wathan dan guru Muhammadiyah yang membantu memastikan Proklamasi tidak sekadar menjadi selembar teks yang dengan mudah dibatalkan kekuatan kolonial.
Dengan demikian, sejarah Muhammadiyah dan sejarah Republik pada periode kemerdekaan memiliki banyak titik persinggungan.
Bukan karena Indonesia adalah milik Muhammadiyah.
Melainkan karena sejak awal, Muhammadiyah telah memilih untuk menjadikan kemajuan umat sebagai bagian dari kemajuan bangsa.
Dan mungkin di situlah pesan 17 Agustus yang masih sangat relevan hari ini:
Kemerdekaan tidak selesai ketika diproklamasikan. Kemerdekaan harus terus diisi dengan ilmu, keberanian, pengabdian, keadilan, dan kesediaan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri.
Referensi dan Literatur Utama
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Koleksi risalah ini tercatat dalam katalog Arsip Nasional Republik Indonesia dan merupakan sumber dasar untuk memeriksa proses pembentukan UUD 1945.
- Elson, R.E. “Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945.” Indonesia, No. 88, 2009, hlm. 105–130. Artikel akademik ini secara khusus mengkaji kembali kompleksitas sejarah Piagam Jakarta dan perubahannya pada Agustus 1945.
- Anderson, Benedict R.O’G. Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944–1946. Karya klasik mengenai periode pendudukan Jepang dan Revolusi Indonesia.
- Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Literatur ini banyak digunakan dalam kajian sejarah perumusan Pancasila dan kompromi konstitusional 1945. Keberadaannya sebagai rujukan akademik juga tercatat dalam kajian mengenai Piagam Jakarta.
- Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman. Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun. Jakarta: Bulan Bintang, 1982. Memuat sumber kesaksian mengenai kehidupan dan perjuangan Kasman, termasuk periode awal Republik; karya ini juga tercatat sebagai rujukan dalam kajian-kajian berikutnya.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. ANRI mendokumentasikan rangkaian peristiwa sekitar Proklamasi, termasuk Fatmawati menjahit Sang Saka Merah Putih dan pembacaan Proklamasi oleh Soekarno-Hatta.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “KH. Mas Mansoer, Pahlawan Nasional dari Muhammadiyah.” Memuat rekam historis kepemimpinan Mas Mansur, Empat Serangkai, PUTERA dan BPUPKI.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Ki Bagus Hadikusumo, Piagam Jakarta dan Sikap Negarawan Sejati.” Pembahasannya antara lain merujuk Risalah Sidang BPUPKI/PPKI.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Abdul Kahar Muzakkir Tentang Gagasan Pendidikan, Diplomasi dan Perumus Pancasila.” Memuat posisi Kahar Muzakir sebagai anggota Panitia Sembilan dan aktivis Muhammadiyah.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Dokumentasi “Jaksa Agung dari Masa ke Masa.” Sumber resmi ini mencatat Kasman Singodimedjo sebagai Jaksa Agung pada periode awal Republik dan sejumlah langkah institusional yang dilakukannya dalam membangun negara hukum.
Catatan historiografis
Beberapa tulisan populer memiliki perbedaan dalam menyebut status keanggotaan tokoh tertentu—terutama Kasman Singodimedjo—di BPUPKI atau PPKI. Karena itu artikel ini memilih formulasi yang lebih hati-hati berdasarkan literatur yang menempatkan Kasman sebagai anggota tambahan PPKI pada sekitar 18 Agustus 1945, sementara peran langsung dalam sidang-sidang BPUPKI lebih kuat terdokumentasi pada tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Mas Mansur dan Abdul Kahar Muzakir.
