Kriteria Ulama dan Relevansinya Hari Ini
3. Al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibn Khaldun: syarat imamah
Al-Mawardi (w. 450 H) merumuskan tujuh syarat: keadilan; ilmu yang memungkinkan ijtihad; fungsi indra yang mendukung tugas; kemampuan anggota badan untuk melaksanakan tanggung jawab; kecakapan mengambil kebijakan; keberanian menjaga masyarakat; dan nasab Quraisy dalam konsepsi kekhalifahan klasiknya. Dua aspek terakhir memerlukan pembacaan historis: nasab Quraisy merupakan perdebatan antarpemikir dan tidak boleh begitu saja dinyatakan sebagai konsensus seluruh pandangan kontemporer. Kriteria fisik klasik pun harus dipahami berorientasi pada kemampuan menjalankan fungsi jabatan, bukan pembenaran diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
Al-Ghazali (w. 505 H) menegaskan syarat kedewasaan dan akal. Ibn Khaldun (w. 808 H) memberi tekanan pada ilmu, keadilan, kecakapan, serta kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan; ia juga membahas perselisihan mengenai nasab Quraisy. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk menjadikan angka umur sebagai satu-satunya ukuran kualitas pemimpin.
4. Ibn Taymiyyah dan Rasyid Rida: memilih yang paling maslahat
Dalam al-Siyāsah al-Syar‘iyyah, Ibn Taymiyyah (w. 728 H) menekankan perpaduan al-quwwah (kekuatan/kecakapan) dan al-amānah (integritas). Bila tak seorang pun sempurna, pilihan harus disesuaikan dengan tuntutan jabatan: siapakah yang paling berguna dan paling kecil mudaratnya bagi masyarakat? Ini adalah penilaian tugas dan kemaslahatan, bukan kompetisi senioritas.
Rasyid Rida (w. 1354 H/1935 M), dalam al-Khilāfah aw al-Imāmah al-‘Uẓmā, kembali membahas syarat kepemimpinan dan peran pihak-pihak yang berwenang menyeleksi pemimpin (ahl al-ḥall wa al-‘aqd). Pandangannya tetap harus dibaca dalam konteks perdebatan kekhalifahan zamannya. Kajian fikih modern memperlihatkan bahwa usia minimum administratif boleh dirumuskan melalui ijtihad dan hukum positif demi kemaslahatan; angka itu bukan otomatis ketentuan eksplisit Al-Qur’an atau hadis.
Tegasnya: syarat dasar ialah kedewasaan hukum dan akal; syarat kelayakan ialah keadilan, ilmu, amanah, kecakapan, serta kemampuan nyata melindungi rakyat.
5. Majelis Tarjih Muhammadiyah: Amanah, Kompetensi, dan Tata Kelola Berkeadilan
Dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kepemimpinan bukan hanya kelayakan seseorang memegang kekuasaan, melainkan juga amanah yang perlu dijalankan melalui kelembagaan yang baik. Fatwa “Memilih Partai Politik dan Calon Legislatif”, disidangkan pada 30 Oktober 2009, secara khusus menasihatkan agar pemilih tidak hanya menilai status atau popularitas calon. Fatwa itu menyatakan kriteria calon pemimpin Muslim, amanah, berkapabilitas dan kompeten, memahami dan membela aspirasi umat Islam, serta—dalam konteks warga Muhammadiyah—sejalan dengan dakwah amar makruf nahi mungkar dan tajdid. Fatwa ini menjawab persoalan pemilihan politik pada konteksnya, bukan menetapkan batas umur universal untuk setiap khalifah atau raja. Lihat naskah fatwa di situs resmi Majelis Tarjih.
Fatwa tersebut mengutip QS. al-Mā’idah [5]: 51. Sebagai dalil yang digunakan dalam fatwa itu, ayatnya dicantumkan berikut dengan teks Arab berharakat dan terjemahan. Penafsiran istilah awliyā’ dalam ayat ini mempunyai pembahasan tafsir tersendiri; karena itu konteks fatwa pemilihan umum tidak boleh otomatis digeneralisasi untuk semua jabatan dan seluruh hubungan antarwarga negara.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.” QS. al-Mā’idah [5]: 51 (terjemahan Kemenag sebagaimana bahan artikel).
Lebih sistematis, Keputusan Munas Tarjih ke-27 tentang Fikih Tata Kelola membedakan dua ranah. Pertama, kualitas pelaksana: amanah, tanggung jawab, keteladanan (uswatun hasanah), dan visi ke depan. Kedua, kualitas sistem: akuntabilitas, transparansi, pengawasan, musyawarah, efisiensi, keadilan, persamaan, dan rekrutmen yang sehat. Dengan demikian, seorang pemimpin tidak cukup hanya baligh, terkenal, atau memiliki garis keturunan tertentu; diperlukan kecakapan nyata, integritas, mekanisme seleksi yang baik, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Baca naskah putusan Fikih Tata Kelola.
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” QS. asy-Syūrā [42]: 38 (petikan ayat).
Sintesis penulis atas pandangan Tarjih: untuk mengukur kelayakan pemimpin, pertanyakan bukan hanya “berapa umurnya?”, melainkan “apakah ia amanah, ahli dalam tugasnya, adil, visioner, dapat diawasi, dan menjadikan musyawarah sebagai cara mengelola amanah?”
Pedoman organisasi Majelis Tarjih sendiri mengutamakan ketaatan beragama, keteladanan, kecakapan menjalankan tugas, pengalaman organisasi, serta ketentuan jabatan yang spesifik. Dalam naskah Tarjih yang ditelaah untuk artikel ini tidak ditemukan penetapan satu angka umur syar‘i yang berlaku universal bagi seluruh pemimpin negara. Karena itu, syarat usia dalam konstitusi, undang-undang, atau peraturan organisasi harus dibedakan dari dalil normatif Al-Qur’an dan Sunnah. Lihat Pedoman Majelis Tarjih, Pasal 9.
Kesimpulan
Apakah khalifah harus berusia 40 tahun? Tidak. Apakah orang yang baru baligh otomatis layak? Juga tidak. Apakah raja yang sangat tua otomatis tidak sah? Tidak semata karena umur; yang harus diuji ialah kemampuan menjalankan amanah dan aturan jabatan yang berlaku. Lebih lanjut, syarat khalifah/imam a‘zam dalam literatur klasik tidak identik dalam setiap segi dengan pewarisan takhta sultan atau raja dan jabatan presiden negara modern. Praktik pergantian kekuasaan, pertanggungjawaban, dan aturan usia adalah persoalan kelembagaan yang perlu dijelaskan tersendiri. Dari sudut pandang Majelis Tarjih Muhammadiyah, kompetensi individu dan kualitas tata kelola harus berjalan beriringan: amanah, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas tidak dapat diganti oleh usia, popularitas, atau keturunan.
Sumber Rujukan
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, “Memilih Partai Politik dan Calon Legislatif” (disidangkan 30 Oktober 2009)
- Majelis Tarjih dan Tajdid, Keputusan Munas Tarjih ke-27, Fikih Tata Kelola Bab I (naskah di HPT Muhammadiyah)
- Majelis Tarjih dan Tajdid, Pedoman Majelis, terutama Pasal 9 tentang syarat pimpinan
- Al-Qur’an, QS. al-Mā’idah [5]: 51 (rujukan dalam fatwa pemilihan calon pemimpin)
- Al-Qur’an, QS. asy-Syūrā [42]: 38 (musyawarah)
- Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 7138 (setiap pemimpin bertanggung jawab)
- Al-Qur’an, QS. an-Nisā’ [4]: 58 (amanah dan keadilan)
- Al-Qur’an, QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26 (kuat dan terpercaya)
- Al-Qur’an, QS. al-Baqarah [2]: 247 (ilmu dan kemampuan)
- Al-Qur’an, QS. an-Nisā’ [4]: 6 (kematangan)
- Al-Qur’an, QS. al-Aḥqāf [46]: 15 (kematangan empat puluh tahun)
- Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadis 1825 (amanah kepemimpinan)
- Al-Mawardi, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, bab ‘Aqd al-Imāmah
- Al-Ghazali, Faḍā’iḥ al-Bāṭiniyyah (syarat baligh dan akal), dirujuk dalam al-Durar al-Saniyyah
- Ibn Taymiyyah, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah, bab pemilihan pemegang wewenang
- Ibn Khaldun, al-Muqaddimah, bahasan syarat imamah; dikutip Kementerian Wakaf Mesir
- Muḥammad Rasyid Riḍā, al-Khilāfah aw al-Imāmah al-‘Uẓmā, teks digital
