Perkembangan artificial intelligence (AI) mengubah cara manusia mencari informasi, belajar, berkomunikasi, membangun komunitas, dan mengambil keputusan. Perubahan ini juga menyentuh ruang dakwah. Materi keagamaan kini dapat diringkas, diterjemahkan, disusun ulang, divisualisasikan, bahkan disampaikan melalui chatbot dalam waktu sangat singkat. Di satu sisi, kemampuan tersebut membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan dakwah Muhammadiyah. Di sisi lain, penggunaan AI tanpa kerangka yang jelas dapat menimbulkan persoalan serius: sumber yang tidak terlacak, jawaban yang keliru, penyederhanaan berlebihan, hilangnya konteks, bias, pelanggaran privasi, dan munculnya kesan seolah-olah mesin memiliki otoritas keagamaan.
Karena itu, transformasi digital dakwah tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi. Yang dibutuhkan adalah model yang menghubungkan kemampuan AI dengan tradisi tabayyun, manhaj keilmuan, tanggung jawab etik, orientasi kemaslahatan, serta otoritas kelembagaan. Dalam konteks inilah kerangka TAJDID-AI penting dikembangkan. Kerangka ini menempatkan AI bukan sebagai pengganti muballigh, ulama, atau majelis, melainkan sebagai alat bantu untuk memperkuat ketepatan, jangkauan, aksesibilitas, konsistensi, dan evaluasi dakwah.
Inti TAJDID-AI adalah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperkuat dakwah, tetapi tetap memastikan bahwa sumber, makna, keputusan, tanggung jawab, dan otoritas akhir berada pada manusia dan institusi keilmuan yang sah.
Mengapa Kerangka TAJDID-AI Diperlukan?
Dakwah digital sering dinilai melalui indikator yang mudah terlihat, seperti jumlah tayangan, suka, komentar, atau pengikut. Padahal, konten yang viral belum tentu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, perubahan perilaku, atau kualitas kehidupan beragama. Pada saat yang sama, sistem AI dapat menghasilkan jawaban yang tampak meyakinkan walaupun sumbernya lemah atau tidak ada. Karena itu, dakwah berbasis AI memerlukan standar yang lebih tinggi daripada sekadar kecepatan produksi konten.
TAJDID-AI dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui tiga lapis pengamanan. Pertama, lapis epistemik, yaitu memastikan setiap klaim keagamaan dapat ditelusuri dan diverifikasi. Kedua, lapis etik dan kemanusiaan, yaitu memastikan teknologi tidak menggantikan dialog, tidak melakukan profiling invasif, dan tidak mengaburkan tanggung jawab manusia. Ketiga, lapis tata kelola, yaitu memastikan ada proses verifikasi, eskalasi, publikasi yang transparan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.
Tujuh Prinsip Utama Kerangka TAJDID-AI
1. T — Tabayyun and Traceability
Prinsip pertama adalah pemeriksaan dan ketertelusuran. Kaidah operasionalnya dapat diringkas sebagai “No religious claim without traceable source.” Setiap materi keagamaan yang dihasilkan atau dibantu AI harus memiliki rujukan yang dapat dilacak, seperti sitasi, tautan dokumen resmi, pemeriksaan ayat dan hadis, serta verifikasi keputusan Tarjih. Prinsip ini menjadi pengaman utama terhadap halusinasi AI, salah kutip, sumber palsu, dan disinformasi.
2. A — Audience Intelligence
AI dapat digunakan untuk memahami kebutuhan mad’u berdasarkan kelompok umur, tingkat pemahaman, kebutuhan aksesibilitas, bahasa, dan jenis media yang sesuai. Namun, analisis audiens harus dibatasi oleh etika. Tujuannya adalah membantu penyampaian dakwah agar relevan dan mudah dipahami, bukan melakukan manipulasi psikologis atau profiling data individu secara invasif.
3. J — Jejaring Multikanal
Satu substansi dakwah tidak harus berhenti pada satu platform. Materi yang sama dapat dikembangkan menjadi pengajian tatap muka, artikel website, video pendek, podcast, infografik, materi WhatsApp atau Telegram, dan chatbot. Pendekatan ini membentuk ekosistem dakwah hibrida yang menghubungkan ruang digital dan fisik, sekaligus menjaga konsistensi substansi di berbagai media.
4. D — Dakwah Dialogis dan Human-Centered
AI berfungsi untuk memperkuat dialog keagamaan, bukan menggantikannya. Karena tingkat kompleksitas pertanyaan berbeda-beda, TAJDID-AI menetapkan jalur eskalasi yang jelas: AI → moderator → muballigh → pakar/ulama → Majelis resmi. Dengan demikian, teknologi diposisikan sebagai pintu awal bantuan, sementara pertanyaan interpretatif, krusial, dan sensitif tetap ditangani oleh manusia yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab keilmuan.
5. I — Integrity, Inclusion, and Islamic Ethics
Penggunaan AI dalam dakwah harus tunduk pada nilai integritas, inklusivitas, amanah, akuntabilitas, kejujuran, perlindungan privasi, fairness, transparansi, dan kemaslahatan. Artinya, keberhasilan teknis tidak boleh mengalahkan pertimbangan etis. Sistem yang cepat tetapi tidak transparan, diskriminatif, atau merugikan privasi tidak sesuai dengan kerangka ini.
6. D — Data-Driven Evaluation
Evaluasi dakwah dilakukan secara bertingkat, bukan hanya dengan ukuran popularitas digital. Indikator yang digunakan bergerak dari Reach, Engagement, Learning, Trust, hingga Behaviour and Community. Dengan pendekatan ini, sebuah konten dinilai berhasil apabila bukan hanya dilihat, tetapi juga dipahami, dipercaya, mendorong perubahan positif, dan memberikan dampak sosial.
7. AI — Assistive Intelligence under Human Authority
Prinsip terakhir menegaskan posisi AI secara tegas: AI bukan ulama, mufti, muballigh, atau otoritas keagamaan yang berdiri sendiri. AI adalah perangkat augmentasi yang bekerja di bawah supervisi manusia, manhaj keilmuan, dan otoritas kelembagaan. Dengan posisi ini, manusia tetap memegang tanggung jawab atas keputusan, interpretasi, koreksi, dan publikasi akhir.
