Nanggroe Aceh Darussalam: Melacak Jejak Sejarah, Identitas, dan Dinamika Kekinian di Ujung Sumatra (Perspektif Muhammadiyah)

Nanggroe Aceh Darussalam: Melacak Jejak Sejarah, Identitas, dan Dinamika Kekinian di Ujung Sumatra

(Perspektif Muhammadiyah)

Oleh : Legiman, S.Pd., M.Pd. (Peserta Sekolah Tabligh PWM Jawa Tengah dan Ketua Umum PCPM Cawas)

Pendahuluan

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menempati posisi unik dalam peta keindonesiaan dan keislaman. Sebagai “Serambi Mekah,” Aceh bukan hanya simbol sejarah kejayaan Islam Nusantara, tetapi juga ruang dinamis di mana nilai-nilai keislaman, adat, dan modernitas berinteraksi. Melalui perspektif Islam Berkemajuan, Muhammadiyah memandang Aceh sebagai ladang penting untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang substantif, inklusif, dan membawa kemaslahatan hidup bagi seluruh rakyat.

1. Sejarah dan Identitas Kuat: Warisan yang Menginspirasi Gerakan Pembaruan

Muhammadiyah menghormati jejak sejarah Aceh yang gemilang sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Semangat juang melawan penjajahan dan keteguhan mempertahankan identitas keislaman sejalan dengan ruh “amar ma’ruf nahi munkar” yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah. Dalam konteks kekinian, warisan ini harus menjadi inspirasi untuk membangun peradaban yang unggul, bukan sekadar romantisme masa lalu. Muhammadiyah menekankan bahwa identitas keislaman yang kuat harus diekspresikan dalam etos kerja, kejujuran, kepedulian sosial, dan kemajuan ilmu pengetahuan—nilai-nilai yang juga menjadi pesan inti dari masa keemasan Kesultanan Aceh.

2. Status Otonomi Khusus: Peluang untuk Mendakwahkan Islam yang Membawa Kemaslahatan

Otonomi Khusus yang diamanatkan dalam UUPA adalah sebuah peluang sejarah. Muhammadiyah, dengan prinsip “al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah” (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik), melihat ini sebagai ruang untuk berdakwah bil-hal (dakwah melalui aksi nyata). Penerapan syariat Islam harus difahami dan diwujudkan secara komprehensif, tidak hanya pada aspek hukum pidana (jinayah) yang simbolis, tetapi lebih pada penegakan keadilan sosial, pemberantasan kemiskinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta perlindungan lingkungan. Sinergi antara Qanun syariat dan kerja-kerja nyata organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat dapat menjadi model konkrit syariat yang rahmatan lil-‘alamin.

3. Kehidupan Sosial-Budaya: Merajut Adat, Syariat, dan Kemajuan

Kearifan lokal Aceh yang menyatu dengan Islam adalah kekuatan budaya yang perlu dilestarikan. Muhammadiyah, melalui amal usahanya di bidang pendidikan, berperan dalam menguatkan identitas ini sekaligus memperkayanya dengan wawasan kebangsaan dan ilmu pengetahuan modern. Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Aceh memiliki tanggung jawab untuk melahirkan generasi yang “Aceh”, “Islami”, sekaligus “Modern” dan “Indonesia”. Seni dan budaya seperti Rapa’i Geleng dapat menjadi medium dakwah dan pendidikan karakter yang efektif, selama mengandung nilai-nilai kebaikan universal.

4. Potensi dan Tantangan Ekonomi: Menuju Kemandirian dan Keadilan Berbasis Syariat

Kekayaan sumber daya alam Aceh merupakan amanah Allah yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip keadilan dan berkelanjutan. Tantangan terbesar adalah menghindari “kutukan sumber daya alam” dan memastikan hasilnya dinikmati secara merata oleh masyarakat. Di sinilah ekonomi syariat harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya pada sistem perbankan, tetapi dalam penguatan koperasi syariah, pemberdayaan usaha mikro, dan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) yang optimal oleh lembaga seperti Lazismu Aceh. Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia.

5. Dinamika Kekinian: Islam Berkemajuan dalam Ruang Publik Aceh

Muhammadiyah aktif berkontribusi dalam dinamika kekinian Aceh:

· Pascakonflik dan Tsunami: Melalui Majelis Pelayanan Sosial dan Lazismu, Muhammadiyah terlibat dalam rehabilitasi fisik dan psikososial, membangun rumah, sekolah, dan rumah sakit, sebagai bentuk ibadah sosial.

· Penerapan Syariat: Muhammadiyah mendorong dialektika yang sehat agar penerapan syariat semakin substantif, mencerahkan, dan meninggikan harkat martabat manusia, khususnya perempuan dan anak. Pendidikan hukum dan pemahaman agama yang inklusif menjadi kunci.

· Politik dan Kebangsaan: Keberadaan partai lokal adalah arena untuk kader Muhammadiyah yang terjun di politik untuk memperjuangkan nilai-nilai good governance, transparansi, dan kesejahteraan rakyat, tetap dalam bingkai NKRI.

Kesimpulan: Aceh Masa Depan: Berperadaban, Berkemajuan, dan Berkeadilan

Nanggroe Aceh Darussalam sedang menuju keseimbangan baru. Dengan modal sejarah, otonomi khusus, dan kekayaan alam-budaya, Aceh berpotensi menjadi model masyarakat Islam yang maju dan madani di Indonesia. Muhammadiyah, dengan jutaan anggotanya di seluruh Nusantara, siap menjadi mitra konstruktif Pemerintah Aceh dan elemen masyarakat lainnya. Masa depan Aceh yang gemilang terletak pada kemampuannya mengelola warisan dengan visi kemajuan, mengimplementasikan syariat dalam wujud yang membawa kemaslahatan nyata, dan memastikan seluruh anak bangsanya dapat hidup sejahtera, adil, dan bermartabat di Bumi Serambi Mekah.