Sinergi Penegakan Hukum: PDM Banjarnegara Resmikan LBH AP untuk Bantu Masyarakat dan Amankan Aset Persyarikatan

Banjarnegara, (Ahad 21 September 2025) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banjarnegara melantik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah Banjarnegara di Gedung Gedung Pusdamu.

Acara tersebut merupakan pengukuhan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah Banjarnegara. Prosesi pengukuhan dilakukan dengan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah janji, dan penyerahan SK secara simbolis.

• Acara: Pengukuhan dan pelantikan LBH AP Muhammadiyah Banjarnegara.
• Tempat: Gedung Pusdamu (Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah).
• Waktu: Ahad, 21 September 2025.
• Pihak yang Melantik: Ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah), H Drs Sobri.
• Pihak yang Dilantik: Ketua LBH AP, Yusuf Agung Prabowo, SH., M.Si.
• Prosesi: Diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Ketua PDM, Wasis Winarso, S.H.I, diikuti dengan pengambilan sumpah dan penyerahan SK.
• Peserta: Dihadiri oleh berbagai Pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom Muhammadiyah, seperti ‘Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah, IPM, IMM, HW, Tapak Suci Putera Muhammadiyah.

Drs. H. Sobri, selaku Ketua PDM, menjelaskan bahwa pendirian LBH AP ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada warga tidak mampu di Banjarnegara. Meskipun dibentuk di tengah periode kepengurusan (2022-2027), lembaga ini berkomitmen penuh melayani masyarakat.

Tujuan dan Harapan LBH AP Muhammadiyah

Muhammadiyah berkomitmen untuk membantu masyarakat di berbagai bidang, termasuk pendidikan, dakwah, dan sosial. Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) ini adalah wujud nyata dari komitmen tersebut untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Ketua PDM, Bapak Sobri, berharap LBH AP bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan membantu mereka yang membutuhkan pendampingan hukum. Lembaga ini juga akan mengurus kasus secara adil dan membantu mengamankan aset-aset wakaf Muhammadiyah agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Langkah dan Fokus Kerja LBH AP

Ketua LBH AP, Bapak Yusuf Agung Prabowo, mengatakan bahwa mereka akan segera melakukan audit atau pemeriksaan terhadap tanah-tanah wakaf milik Muhammadiyah. Dengan bantuan para advokat (praktisi hukum) yang ada, mereka akan berupaya maksimal untuk berperan aktif dalam pembangunan hukum di Banjarnegara.

Motivasi dan Peran LBH AP

Salah satu pimpinan daerah, Bapak Win Purwosetiono, memandang LBH AP sebagai ladang ibadah dan dakwah untuk menegakkan hukum. Ia mengingatkan bahwa saat ini kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum sedang rendah. Oleh karena itu, LBH AP diharapkan bisa berani dan proaktif dalam membantu masyarakat melalui edukasi dan advokasi hukum.

Bapak Win juga menyarankan agar LBH AP aktif berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak eksekutif (pemerintah), legislatif (DPRD), serta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kolaborasi ini akan mempermudah mereka dalam menjalankan tugas.

Setelah pelantikan, para pimpinan langsung mengadakan rapat untuk membahas program kerja LBH AP ke depannya.